Category: Berita

All Indonesia adalah aplikasi resmi Pemerintah Republik Indonesia yang mengintegrasikan layanan deklarasi keimigrasian, kesehatan, karantina, dan kepabeanan (bea cukai) dalam satu platform digital secara elektronik yang dapat di unduh melalui Playstore dan App Store serta website resmi. All Indonesia diluncurkan untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik, khususnya untuk mendukung proses deklarasi kedatangan dan keberangkatan penumpang luar negeri yang lebih cepat, aman, dan efisien.

Aplikasi ini adalah bagian dari transformasi digital pelayanan publik, untuk menciptakan layanan imigrasi yang lebih cepat, cerdas, aman, dan manusiawi, serta menjawab kebutuhan masyarakat modern. Fokus pada layanan CIQ (Custom, Immigration, and Quarantine) Terintegrasi langsung dengan sistem keimigrasian di bandara Menyediakan riwayat transaksi digital Anda secara lengkap

Apa keunggulan dari All Indonesia?

1.Tidak menulis formulir manual.
2.Antarmuka yang mudah digunakan (user-friendly).
3.Mendukung penggunaan bahasa asing (3 bahasa).
4.Bisa digunakan berulang dengan data tersimpan otomatis.
5.Terintegrasi dengan sistem bandara.

Kelebihan Penggunaan All Indonesia:

1.Pengisian deklarasi melalui aplikasi All Indonesia secara digital.
2.Mengisi deklarasi secara digital sebelum kedatangan dapat mempercepat proses di bandara.
3.Verifikasi instan dan akurat.
4.Pembaruan status deklarasi dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi.
5.Dukungan multi-bahasa: Indonesia, Inggris, dan Mandarin

Aplikasi All Indonesia gratis untuk diunduh dan digunakan. Proses pengisian deklarasinya juga tidak dipungut biaya dan menggunakan sistem keamanan berlapis dan enkripsi tingkat tinggi, sehingga data pribadi Anda aman dan terlindungi yang tersedia dalam bentuk Mobile App dan Web Based.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh penumpang luar negeri yang memasuki wilayah Indonesia. Deklarasi All Indonesia dapat diisi mulai dari H-3 (tiga hari sebelum kedatangan) hingga hari kedatangan (H) di Indonesia. Namun, untuk memastikan data dapat terproses dengan baik sebelum pemeriksaan di bandara, disarankan untuk mengisi sebelum boarding pesawat. Penumpang hanya perlu menyelesaikan pengisian All Indonesia sebelum boarding. Namun, sangat disarankan agar penumpang dapat menunjukkan bukti pengisian (QR code) kepada petugas saat check-in agar tidak mengalami kendala saat tiba di Indonesia.

Waktu yang dibutuhkan hingga data All Indonesia terhubung ke sistem secara real-time ke sistem imigrasi, karantina, kesehatan, dan bea cukai setelah penumpang menyelesaikan pengisian. Namun, demi kelancaran proses pemeriksaan, disarankan agar penumpang sudah mengisi sebelum proses boarding dimulai. Penumpang yang belum mengisi deklarasi All Indonesia tetap diizinkan masuk ke Indonesia. Namun, mereka wajib mengisi saat kedatangan, yang dapat menyebabkan penundaan dalam proses pemeriksaan CIQ karena data perlu dikirim dan diverifikasi terlebih dahulu.

Jika Anda melakukan transit atau penerbangan lanjutan (connecting flight), mohon untuk mengisi deklarasi All Indonesia di destinasi akhir Anda di Indonesia, bukan di bandara transit.

Apa saja yang perlu saya isi dalam aplikasi?

1.Informasi paspor
2.Informasi penerbangan
3.Tujuan kunjungan
4.Alamat selama berada di Indonesia
5.Informasi terkait barang bawaan (Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta produk turunannya)

Dengan mengisi secara digital melalui aplikasi All Indonesia, Anda tidak perlu lagi mengisi formulir fisik di bandara dan deklarasi dapat diisi pada saat kedatangan di bandara dengan memindai QR code dan menggunakan wifi yang tersedia. Kru asing (crew WNA) dapat memilih opsi “No Visa” saat mengisi kolom visa pada aplikasi All Indonesia. Proses lebih lanjut akan ditangani secara manual oleh petugas imigrasi saat kedatangan.

Untuk pengisian deklarasi secara berkelompok (group submission), setiap anggota perjalanan wajib mengisi data paspor masing-masing. Pemindaian paspor harus menggunakan paspor milik individu yang bersangkutan, bukan paspor lead traveler. Untuk deklarasi yang diisi secara berkelompok, cukup menunjukkan QR code milik pelaku perjalanan utama (lead traveler) kepada petugas saat pemeriksaan. Jika Anda mengisi deklarasi secara berkelompok (lebih dari satu orang), disarankan untuk tetap bersama rombongan Anda hingga seluruh proses pemeriksaan CIQ (Imigrasi, Karantina, dan Bea Cukai) selesai.

Jika mengalami kendala, Anda dapat: Meminta bantuan petugas bandara. Kontak langsung ke petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Layanan Bantuan Live Chat

Immigration: melalui situs resmi www.imigrasi.go.id
Customs: melalui situs www.beacukai.go.id
Health Quarantine: melalui email ke helpdesk@kemkes.go.id
Animal, Fish, and Plant Quarantine: melalui email ke
humas@karantinaindonesia.go.id

Dalam semangat HUT RI ke-80, di mana kemerdekaan dimaknai dengan kemandirian dan kesehatan bangsa, Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram mengemban peran ganda; tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan budaya kerja di internal BKK Mataram. Melalui kegiatan monitoring dan analisis data yang rutin, tim ini membentuk kebiasaan baru yang lebih baik, mencerminkan dedikasi untuk bangsa. Pengawasan yang dilakukan, seperti pemeriksaan sanitasi tempat pengelolaan pangan, air bersih, limbah, fasilitas umum, alat angkut dan vektor penyakit, secara langsung mendorong kesadaran dan tanggung jawab dari pengguna jasa.

Ketika hasil temuan, baik positif maupun negatif, disampaikan, hal ini memicu instansi terkait untuk menjadi lebih proaktif menjaga standar kesehatan. Rekomendasi yang diberikan bukan sekadar catatan, melainkan panduan yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Proses evaluasi dan rekonsiliasi data bulanan juga menanamkan disiplin dan rasa akuntabilitas setiap wilayah kerja. Ini mengubah pola pikir dari sekadar memenuhi kewajiban menjadi budaya yang berorientasi pada kualitas dan pencegahan.

Strategi Peningkatan Budaya Kerja
Untuk memperkuat perubahan budaya ini, Tim Kerja dapat menerapkan beberapa strategi:
1. Edukasi Berkelanjutan dengan menyelenggarakan lokakarya atau berbagi pengetahuan secara rutin tentang pentingnya sanitasi dan pengelolaan risiko kesehatan, tidak hanya untuk sanitarian dan entomolog tetapi juga staf non-teknis.
2. Memberikan penghargaan kepada wilayah kerja atau individu yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga sanitasi, untuk memotivasi unit lain.
3. Pemanfaatan Teknologi dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Ranbul atau platform digital lainnya untuk pelaporan yang lebih transparan dan real-time, sehingga semua pihak dapat memantau progres dan masalah dengan cepat.

Dengan demikian, Tim Kerja ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga secara bertahap menumbuhkan budaya kerja yang lebih peduli, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demi lingkungan yang sehat dan aman.

Created by , H.Khairul Yamin, SKM, M.Kes ( Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BKK Kelas I Mataram )

Kementerian Kesehatan terus melakukan transformasi budaya kerja dengan fokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam upaya mewujudkan layanan prima di sektor kesehatan. Transformasi ini mencakup peran Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan baik untuk mendukung program kesehatan prioritas.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN dituntut sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara untuk tidak hanya mahir dalam perencanaan dan penatausahaan anggaran, tetapi juga fleksibel terhadap perubahan. Transformasi budaya kerja di Kemenkes menekankan pada prinsip pelayanan berbasis hasil, integritas, dan transparansi. Ini sejalan dengan prinsip nilai uang, yang berarti bahwa setiap sen harus memiliki dampak nyata pada masyarakat.
Dalam kenyataannya, seorang Analis Pengelolaan Keuangan APBN harus memiliki kemampuan berikut:
1. Memperkuat Perencanaan Anggaran—Membuat anggaran yang selaras dengan kebutuhan program kesehatan, seperti fasilitas puskesmas yang lebih baik dan penanganan pandemi.
2. Meningkatkan Akuntabilitas—Laporan keuangan harus tepat waktu, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), dan tidak terpengaruh oleh hasil audit.
3. Inovasi Penganggaran—Mengoptimalkan teknologi digital untuk memantau dan mengurangi pemborosan secara real-time.
4. Kolaborasi Multisektor—Bekerja sama dengan unit kerja lain untuk memastikan bahwa dAPBN dialokasikan sesuai dengan tujuan, seperti program JKN atau program stunting.

Tidak hanya diperlukan perubahan sistem untuk mengubah budaya kerja ini, tetapi juga pergeseran perspektif dari “mengelola anggaran” menjadi “menciptakan dampak”. Oleh karena itu, Analis Pengelolaan Keuangan APBN tidak hanya menjadi administrator keuangan; mereka juga menjadi mitra strategis dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Kemenkes dapat mencapai tujuannya sebagai institusi yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada layanan prima dengan komitmen kuat dan kerja sama antarunit. Setiap langkah pengelolaan APBN akan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan bangsa.

Created by, Ni NYoman Astini, SE

Sebagai ASN Kementerian Kesehatan terutama Balai Kekarantinaan Kesehatan yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarat secara arti luas ataupun arti khusus dan spesifik, sebenarnya sudah di berikan rambu-rambu atau aturan dan SOP yang jelas dan tertulis. Pun semua hal tersebut sudah tertulis, tersosialisasi dan sampai diadakan workshop utk mewujudkan pelayanan prima. Tetapi kenapa pelayanan yang laksanakan belum bisa mendapatkan stempel atau cap atau branding prima? Karena semua hanya di atas kertas tapi bukan muncul dari hati personal sebagai individu maupun kelompok.

 

Banyak di antara ASN yang masih berpatokan pada asal bapak senang atau asal datang ke kantor tapi tidak menghasilkan sesuatu yang berguna baik bagi institusi atau untuk personal diri sendiri. Motivasi bekerja bukan sebagai pelayan publik melainkan lebih ke money oriented, jabatan oriented atau asal kerja saja daripada nganggur. Semua itu menjadikan tujuan pelayanan publik yang baik tidak akan pernah tercapai. Kembali lagi dari awal menjadi ASN sebaiknya prajabatan juga memberikan materi dan penanaman kesadaran sebagai pelayan publik. Baik pelayanan eksternal di luar institusi maupun di dalam institusi. Selama ini pelayanan masih berorientasi pelayanan eksternal saja.sementara kedalam onstitusi atau pelayanan internal jarang tersentuh atau mendapatkan perhatian yang baik. Oleh karena itu melalui tulisan yang sedikit ini, marilah kita mencoba mengurai beberapa permasalahan yang menjadi pelayanan prima tidak tercapai dalam suatu organisasi atau institusi.
1. Leadership yang tidak memiliki tujuan pelayanan publik apalagi pelayanan publik yang prima.
2. Peraturan, SOP dan standar yang tidak jelas untuk diikuti.
3. Monitoring evaluasi terhadap layanan yang tidak terukur dan tidak berkesinambungan
4. Peningkatan pengetahuan bagi pelayan publik atau pemberi layanan yang tidak pernah di tingkatkan atau di refreshment

Dari beberapa permasalahan yang muncul di atas, mari kita carikan formulasi untuk menjawabnya
1. Pemimpin membuat tujuan yang jelas bagaimana pelayanan publik di instansinya akan di arahkan. Apakah publik oriented atau nama baik institusi oriented.
2. Semua peraturan,SOP, standar pelayanan harus sudah dibuat dengan baik, terdokumentasi dan tersosialisasi. Sehingga semua orang yang ada memahami betul bagaimana isi dari aturan itu.
3. Monitoring dan evaluasi di jadwalkan, di laksanakan dan di berikan feedback yang tepat sesuai hasil evaluasi.
4. Perlu peningkatan pengetahuan secara berkala, kepada semua orang pelaksana layanan. Bukan hanya pemberi layanan eksternal juga pemberi layanan internal.

Kembali lagi pelayanan publik bukan hanya di nilai oleh penerima layanan. Tetapi kepuasan terhadap pelayanan akan disebarluaskan oleh penerima layanan jika menerima layanan yang baik memuaskan dan profesional. Sementara jika layanan tidak baik atau kurang maka di era digitalisasi dan kemudahan komunikasi ini akan mudah menjadi viral dan dipublikasin dengan cepat. Semoga tulisan ini akan menjadi rangkuman dari upaya kita mewujudkan pelayanan publik terbaik di BKK kelas I Mataram dan Kementerian Kesehatan secara luas.

Citra Laksmi Ekowati, Perawat Ahli Pertama, BKK Kelas I Mataram.

Transformasi internal Kemenkes hakikatnya adalah melakukan program perubahan budaya kerja. Perubahan budaya kerja dibangun berdasarkan visi core values ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan core values Kemenkes difokuskan pada tiga tema perubahan budaya kerja yaitu eksekusi efektif, cara kerja baru dan pelayanan unggul.

Ketiga tema perubahan kerja Kemenkes mencakup semua perilaku dalam core values BerAKHLAK. Perubahan budaya kerja ini diharapkan dapat membangun karakter ASN kemenkes yang professional dan memiliki orientasi untuk melayani dengan sepenuh hati. Pelaku utama dari perubahan budaya kerja adalah semua SDM dari berbagai level jabatan Begitu juga sebagai bagian dari Kemenkes, ASN BKK Kelas I Mataram dituntut untuk memiliki perilaku sesuai dengan core values BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di lapangan.

Pertanyaannya apakah kita sebagai ASN BKK Kelas I Mataram telah memberikan pelayanan dengan perilaku yang mencerminkan core values BerAKHLAK?. Upaya penanaman perilaku berakhlak kerap dilakukan secara internal di BKK Kelas I Mataram.. Pegawai diarahkan untuk melakukan perubahan budaya kerja melalui penerapan tema perubahan dan core values BerAKHLAK yang berlaku di Kemenkes. Pegawai dibiasakan untuk menjadi individu yang mau dan mampu beradaptasi dengan perkembangan keilmuan dan tekhnologi dengan memiliki perilaku pembelajar, mau melakukan pengembangan kompetensi guna mendukung pelayanan yang prima. Banyak hal telah dilakukan untuk peningkatan nilai-nilai dari ASN BKK Kelas I Mataram.

Nilai integritas ditanamkan melalui sosialisasi internal lewat media sosial, pemutaran video tentang nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Peningkatan kompetensi dengan melakukan sharing knowledge yang rutin dilakukan, penyampaian nilai nilai berakhlak setiap apel pagi, penyampaian sesenggak (adopsi kebudayaan lokal) yang berisi pesan-pesan moral dan spritual, dialog kinerja atau diskusi yang selalu terbuka bagi semua level jabatan. Selain itu kegiatan membangun jiwa kerjasama dan empati melalui kegiatan-kegiatan team work yang rutin dilaksanakan. Pelaksanaan tugas yang sesuai SOP, terdokumentasi dan dilaporkan secara tepat watu, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat termasuk survey layanan internal untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat pengguna. Semua dilakukan untuk tujuan memberikan pelayanan yang prima, adil dan merata bagi semua masyarakat pengguna jasa BKK Kelas I Mataram melaui peningkatan kompetensi dan perilaku yang baik.

Tetapi apakah hal ini cukup untuk membentuk perilaku yang berakhlak dan mewujudkan pelayanan prima. Semua hal yang dilakukan tidak akan berhasil jika dari diri pribadi ASN sendiri tidak mau berubah, tidak mau menerima hal baru yang mungkin dianggap tidak biasa dan merepotkan. Tapi inilah tuntutan sebagai seorang ASN, seorang pelayan masyarakat bukan sebaliknya orang yang minta dilayani. Tapi tidak ada kata terlambat dan salah bagi orang yang ingin berubah, banyak hal yang dapat dipelajari baik di lingkungan tempat kerja maupun diluar tempat kerja. Budaya kerja BerAKHLAK akan tercipta jika setiap pribadi pegawai mau mulai berubah, mau menerapkan nilai-nilai berakhlak yang disandingkan dengan nilai spritualitas sebagai individu yang beragama.

Saat ini masih banyak mendengar ASN yang dipecat karena kasus korupsi, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik , kasus-kasus viral tentang pelayanan kesehatan yang tidak baik dimasyarakat. Kenyataan ini menggambarkan mungkin masih ada yang salah dengan perilaku dan pelayanan kita sebagai ASN. Itu pentingnya implementasi Berakhlak menjadi budaya kerja. Transformasi budaya kerja dengan core values Berakhlak akan mempercepat terwujudnya layanan prima dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Created by. Sri Setyowiarsih, SKM ( Analis Kepegawaian  BKK  Kelas I Mataram )

 

Hallo Healthy……..

Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional , PT. Pelindo III Cabang Bima bekerja sama dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram Wilayah Kerja  Bima mengadakan acara Donor Darah  serta Sosialisasi  Bantuan Hidup Dasar ( BHD ) dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan ( P3K ) pada tanggal 5-6 Februari 2025  di Aula Kantor Pelindo.

Acara ini turut di hadiri oleh pegawai pelindo ,KSOP Kelas IV Bima, stasiun karantina kelas I sumbawa wilker pelabuhan bima dan stakeholder terkait

Simulasi Giat P3K dan BHD adalah program setiap tahun BKK Kelas I Mataram yang dirancang untuk merefresh tentang cara memberikan pertolongan pertama dan perawatan kesehatan dasar dalam situasi darurat. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam merespons keadaan darurat medis secara efektif dan memberikan perawatan segera kepada mereka yang membutuhkan. Dengan mensimulasikan berbagai skenario dan mempraktikkan teknik-teknik langsung, kita berharap akan dapat lebih memperoleh kepercayaan diri dalam kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama dan menangani masalah kesehatan secara tepat waktu dan efisien.

 

Secara keseluruhan, Simulasi Giat P3K dan BHD adalah kegiatan yang penting yang tidak hanya mengajarkan kita bagaimana menangani situasi darurat tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab dan kesiapan. Melalui sosialisasi ini, kita semua dapat belajar bagaimana menilai cedera, melakukan CPR, dan menstabilkan pasien sebelum bantuan tiba. Dengan berpartisipasi dalam simulasi dan latihan praktis,kita dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mereka dan memperbaiki respons keseluruhan mereka terhadap keadaan darurat medis. Pada akhirnya, kegiatan sosialisasi pelatihan ini berfungsi sebagai alat yang berharga dalam mempromosikan komunitas yang lebih aman dan lebih sehat.  sosialisasi BHD tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merespons secara efektif dalam situasi darurat tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri untuk bertindak cepat dan tegas ketika menghadapi krisis. Pengalaman praktis yang diberikan dalam program ini memungkinkan individu untuk berlatih dan menyempurnakan kemampuan mereka dalam lingkungan yang terkendali, memastikan kita siap menghadapi keadaan darurat nyata dengan tenang dan kompeten. Akibatnya, kita yang memiliki  yang dilatih dalam BHD lebih siap untuk menangani insiden medis yang tidak terduga.

Selain keterampilan praktis yang diperoleh melalui sosialisasi BHD ini, melakukan simulasi sangat penting untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan pengetahuan mereka secara efektif dalam skenario kehidupan nyata. Simulasi memungkinkan kita merasakan tekanan dan urgensi dalam merespons keadaan darurat, membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri dan ketenangan yang diperlukan untuk bertindak tegas dalam situasi yang penuh stres. Dengan mereplikasi skenario yang realistis, peserta dapat melatih keterampilan dalam lingkungan yang terkontrol, menerima umpan balik dan bimbingan dari instruktur untuk meningkatkan kinerja. Pendekatan praktis ini tidak hanya memperkuat pentingnya berpikir cepat dan komunikasi yang efektif selama keadaan darurat, tetapi juga mendorong rasa kerja sama dan kolaborasi. Sebagai hasilnya, melaksanakan simulasi respons darurat memainkan peran penting dalam mempersiapkan kita untuk menangani krisis tak terduga dengan keterampilan dan profesionalisme.

dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya penerapan K3 diberbagai sektor khususnya ditempat kerja.

Salam Sehat

BKK Kelas I Mataram

Melangkah Cepat Melayani Bangsa

 

Dalam momen peringatan Hari Karantina Kesehatan Nasional ke 63 pada 18 Januari 2025 lalu, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram mengajak masyarakat untuk merefleksi kembali tentang sejarah terjadinya pandemi atau wabah di Indonesia yang tidak kalah mematikan dari Covid 19 yaitu wabah Pes. Pes merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu atau pinjal Xenopsyiella cheopis dan ditularkan melalui gigitan tikus yang terinfeksi. Pes juga termasuk dalam penyakit karantina internasional dan dikategorikan dalam International Health Regulation (IHR) sebagai penyakit yang dapat terulang kembali (re emerging) serta berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa wabah penyakit pes atau yang dikenal dengan sebutan Black Death, pertama kali muncul di Indonesia tahun 1910 melalui aktivitas perdagangan internasional terutama dari kapal-kapal yang secara tidak sengaja membawa tikus yang terinfeksi. Wabah pes pertama kali terdeteksi di Pelabuhan Surabaya yaitu dari kapal kargo yang mengangkut beras dari Burma (Myanmar). Namun kasus pertama pes justru ditemukan di  Desa Turen Kabupaten Malang dengan 17 orang korban meninggal setelah terinfeksi (Maurits Bastiaan,2022). Penyakit ini menyebar dengan cepat hampir di seluruh pelosok Jawa Timur bahkan hingga mencapai Jawa Barat, karena buruknya sanitasi dan tingginya populasi tikus di kawasan pemukiman. Mengutip tulisan  Martina Safitry dalam Jurnal Sejarah berjudul Kisah Karantina Paris of the East: Wabah Pes di Malang 1910-1916, “ketika tikus yang terjangkiti pes mati, maka kutu atau pinjal bisa berpindah ke manusia atau binatang lain dan menggigit mereka. Melalui gigitan itulah, bakteri pes berpindah dari kutu tikus ke manusia”. Pada awal terjangkit, seseorang akan mengalami demam, sakit kepala, dan bengkak atau bisul pada kelenjar getah bening yang biasanya terdapat di ketiak, selangkangan atau belakang telinga. Penyakit ini dapat mematikan manusia dalam hitungan dua sampai tiga hari saja (Martina Safitry).

Beberapa upaya penanganan dilakukan oleh pemerintah kolonial pada saat itu yaitu dengan menerapkan karantina ketat di wilayah yang terkena wabah, desinfeksi atau penyemprotan desinfektan di rumah-rumah penduduk, edukasi kesehatan melalui kampanye kesehatan tetang kebersihan dan pencegahan penyakit, pembangunan infrastuktur, peningkatan kompetensi tenaga medis serta vaksinasi. Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah juga melakukan Langkah-langkah sanitasi

 A. langkah-langkah sanitasi, diantaranya :

1. Pembersihan lingkungan perumahan dan pasar tradisional
2. Penyemprotan desinfektan di rumah penduduk dan barang-barang rumah tangga
3. Pengelolaan sampah dan limbah secara tertib dan perbaikan drainase
4. Pemberantasan tikus melalui kegiatan kampanye tangkap tikus dan pemasangan perangkap tikus
5. Edukasi sanitasi kepada masyarakat melalui kampanye tentang kebersihan dan larangan menyimpan makanan secara terbuka
6. Pembangunan infrastruktur sanitasi meliputi penyediaan fasilitas sanitasi umum dan perbaikan sistim distribusi air

Langkah-langkah penanganan sanitasi ini terbukti efektif dalam mengurangi penyebaran wabah pes di Jawa pada saat itu. Namun, penerapan kebijakan ini tidak merata, terutama di pedesaan dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih. Resistensi dari masyarakat lokal terhadap kebijakan kolonial yang dianggap memaksa juga menjadi tantangan. Efektivitas sanitasi dalam menangani wabah pes di Jawa pada saat itu, bergantung pada sejauh mana langkah-langkah sanitasi diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Wabah pes di Jawa mulai mereda pada tahun 1916 setelah upaya pengendalian yang intensif. Sayangnya setelah wabah mereda, banyak langkah sanitasi tidak dilanjutkan, terutama di daerah pedesaan,sehingga risiko munculnya wabah baru tetap ada. Perbaikan sanitasi di perkotaan menjadi lebih permanen, tetapi di pedesaan langkah-langkah tersebut hanya bersifat sementara.

Pengalaman dalam penanganan wabah pes pada masa kolonial tersebut dapat menjadi pelajaran penting dalam manajemen wabah saat ini dan di masa depan, terutama dalam membangun sistem kesehatan masyarakat dan penanganan sanitasi.. Sanitasi menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan wabah pes dan harus disadari bahwa kondisi lingkungan yang buruk dan kebersihan yang rendah, menjadi salah satu faktor utama penyebaran penyakit pes.

B. Penanganan wabah dengan pendekatan sanitasi harus memperhatikan 3 hal berikut :

1. Sanitasi harus bersifat menyeluruh artinya langkah sanitasi tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan tetapi juga mencakup wilayah pedesaan.
2. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan melalui edukasi dan pendekatan yang lebih humanis agar kebijakan terkait sanitasi dapat diterima oleh masyarakat.
3. Pembangunan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan yaitu dengan investasi dalam sistem sanitasi yang lebih baik, seperti drainase, pengelolaan sampah, dan akses air bersih, sangat penting untuk mencegah wabah di masa depan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanitasi merupakan elemen penting dalam penanganan wabah pes maupun penyakit yang ditularkan melalui media lingkungan lainnya dimana efektivitasnya sangat bergantung pada penerapan secara konsisten, inklusif, dan berkelanjutan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah preventif yang tepat dengan melakukan pencegahan pes di wilayah pelabuhan dan bandara,pencegahan dilakukan dengan pengawasan populasi tikus melalui pemasangan perangkap tikus,pengawasan sanitasi lingkungan mulai dari pengawasan TPP ,TFU,Pengelolaan sampah dan limbah serta penyediaan air minum/bersih pada wilayah-wilayah kerja balai karkes mataram

BKK Mataram Melangkah Cepat Melayani Bangsa

jangan lupakan sejarah

Ketika Jawa di landa wabah

https://youtu.be/OnNMwuOXV7A?si=1E-2SRdYlPL9CrUK

 

konsep karantina telah berkembang untuk mencakup berbagai langkah yang bertujuan mencegah penyebaran penyakit menular dan melindungi kesehatan masyarakat. Langkah-langkah ini dapat mencakup karantina wajib bagi individu yang teruji positif penyakit menular, pembatasan perjalanan untuk daerah yang mengalami wabah, dan bahkan penguncian seluruh komunitas untuk menahan penyebaran virus. Tujuan dari karantina adalah untuk membatasi penularan patogen dan mengurangi beban pada sistem kesehatan dengan memastikan bahwa mereka yang berisiko menyebarkan penyakit diisolasi dari populasi umum. Meskipun metode mungkin telah berubah selama berabad-abad, prinsip karantina tetap sama: melindungi kesehatan masyarakat melalui isolasi dan pembatasan ketika diperlukan.

Karantina bukanlah penghalang ,tapi kesempatan untuk memperkuat diri.

dan jangan biarkan virus mengalahkanmu ,tetap semangat

selamat hari Karantina

salam sehat

BKK Mataram Melangkah cepat melayani bangsa

Human metapneumovirus (HMPV) adalah virus pernapasan umum yang dapat menyebabkan gejala mirip flu atau pilek biasa. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001 dan sejak saat itu diakui sebagai penyebab signifikan infeksi saluran pernapasan pada anak-anak dan orang dewasa. Seperti virus pernapasan lainnya, HMPV menyebar melalui percikan pernapasan dan dapat menyebabkan gejala seperti batuk, bersin, demam, dan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang parah, infeksi HMPV dapat mengakibatkan pneumonia atau bronkiolitis, terutama pada anak-anak kecil, orang dewasa yang lebih tua, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan secara teratur dan menutup batuk serta bersin, untuk membantu mencegah penyebaran HMPV.

Selain itu, individu yang berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi akibat infeksi saluran pernapasan harus mengambil langkah-langkah pencegahan tambahan untuk menghindari paparan virus. Jika gejala infeksi HMPV berkembang, penting untuk mencari perhatian medis, terutama jika mengalami kesulitan bernapas atau nyeri dada. Secara keseluruhan, menyadari gejala dan risiko yang terkait dengan HMPV dapat membantu individu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari virus pernapasan ini. Misalnya, seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti mereka yang menjalani kemoterapi, harus menghindari tempat-tempat ramai di mana mereka mungkin terpapar virus. Jika mereka mengalami gejala, mereka harus segera mencari bantuan medis untuk mencegah komplikasi. Bersikap proaktif dan teredukasi tentang potensi risiko HMPV

Dengan tetap terinformasi dan mengikuti pedoman yang dianjurkan, kita dapat memainkan peran penting dalam meminimalkan dampak HMPV. Penting juga untuk tetap mengikuti perkembangan atau pembaruan terkait HMPV, karena informasi baru mungkin muncul yang dapat mempengaruhi strategi pencegahan dan pengobatan. Mengambil langkah-langkah proaktif dan tetap waspada dapat membantu mengurangi penyebaran HMPV dan tetap menjaga kesehatan.

Salam Sehat

BKK Kelas I Mataram Melangkah Cepat Melayani Bangsa