Author: toni hartono

All Indonesia adalah aplikasi resmi Pemerintah Republik Indonesia yang mengintegrasikan layanan deklarasi keimigrasian, kesehatan, karantina, dan kepabeanan (bea cukai) dalam satu platform digital secara elektronik yang dapat di unduh melalui Playstore dan App Store serta website resmi. All Indonesia diluncurkan untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik, khususnya untuk mendukung proses deklarasi kedatangan dan keberangkatan penumpang luar negeri yang lebih cepat, aman, dan efisien.

Aplikasi ini adalah bagian dari transformasi digital pelayanan publik, untuk menciptakan layanan imigrasi yang lebih cepat, cerdas, aman, dan manusiawi, serta menjawab kebutuhan masyarakat modern. Fokus pada layanan CIQ (Custom, Immigration, and Quarantine) Terintegrasi langsung dengan sistem keimigrasian di bandara Menyediakan riwayat transaksi digital Anda secara lengkap

Apa keunggulan dari All Indonesia?

1.Tidak menulis formulir manual.
2.Antarmuka yang mudah digunakan (user-friendly).
3.Mendukung penggunaan bahasa asing (3 bahasa).
4.Bisa digunakan berulang dengan data tersimpan otomatis.
5.Terintegrasi dengan sistem bandara.

Kelebihan Penggunaan All Indonesia:

1.Pengisian deklarasi melalui aplikasi All Indonesia secara digital.
2.Mengisi deklarasi secara digital sebelum kedatangan dapat mempercepat proses di bandara.
3.Verifikasi instan dan akurat.
4.Pembaruan status deklarasi dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi.
5.Dukungan multi-bahasa: Indonesia, Inggris, dan Mandarin

Aplikasi All Indonesia gratis untuk diunduh dan digunakan. Proses pengisian deklarasinya juga tidak dipungut biaya dan menggunakan sistem keamanan berlapis dan enkripsi tingkat tinggi, sehingga data pribadi Anda aman dan terlindungi yang tersedia dalam bentuk Mobile App dan Web Based.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh penumpang luar negeri yang memasuki wilayah Indonesia. Deklarasi All Indonesia dapat diisi mulai dari H-3 (tiga hari sebelum kedatangan) hingga hari kedatangan (H) di Indonesia. Namun, untuk memastikan data dapat terproses dengan baik sebelum pemeriksaan di bandara, disarankan untuk mengisi sebelum boarding pesawat. Penumpang hanya perlu menyelesaikan pengisian All Indonesia sebelum boarding. Namun, sangat disarankan agar penumpang dapat menunjukkan bukti pengisian (QR code) kepada petugas saat check-in agar tidak mengalami kendala saat tiba di Indonesia.

Waktu yang dibutuhkan hingga data All Indonesia terhubung ke sistem secara real-time ke sistem imigrasi, karantina, kesehatan, dan bea cukai setelah penumpang menyelesaikan pengisian. Namun, demi kelancaran proses pemeriksaan, disarankan agar penumpang sudah mengisi sebelum proses boarding dimulai. Penumpang yang belum mengisi deklarasi All Indonesia tetap diizinkan masuk ke Indonesia. Namun, mereka wajib mengisi saat kedatangan, yang dapat menyebabkan penundaan dalam proses pemeriksaan CIQ karena data perlu dikirim dan diverifikasi terlebih dahulu.

Jika Anda melakukan transit atau penerbangan lanjutan (connecting flight), mohon untuk mengisi deklarasi All Indonesia di destinasi akhir Anda di Indonesia, bukan di bandara transit.

Apa saja yang perlu saya isi dalam aplikasi?

1.Informasi paspor
2.Informasi penerbangan
3.Tujuan kunjungan
4.Alamat selama berada di Indonesia
5.Informasi terkait barang bawaan (Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta produk turunannya)

Dengan mengisi secara digital melalui aplikasi All Indonesia, Anda tidak perlu lagi mengisi formulir fisik di bandara dan deklarasi dapat diisi pada saat kedatangan di bandara dengan memindai QR code dan menggunakan wifi yang tersedia. Kru asing (crew WNA) dapat memilih opsi “No Visa” saat mengisi kolom visa pada aplikasi All Indonesia. Proses lebih lanjut akan ditangani secara manual oleh petugas imigrasi saat kedatangan.

Untuk pengisian deklarasi secara berkelompok (group submission), setiap anggota perjalanan wajib mengisi data paspor masing-masing. Pemindaian paspor harus menggunakan paspor milik individu yang bersangkutan, bukan paspor lead traveler. Untuk deklarasi yang diisi secara berkelompok, cukup menunjukkan QR code milik pelaku perjalanan utama (lead traveler) kepada petugas saat pemeriksaan. Jika Anda mengisi deklarasi secara berkelompok (lebih dari satu orang), disarankan untuk tetap bersama rombongan Anda hingga seluruh proses pemeriksaan CIQ (Imigrasi, Karantina, dan Bea Cukai) selesai.

Jika mengalami kendala, Anda dapat: Meminta bantuan petugas bandara. Kontak langsung ke petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Layanan Bantuan Live Chat

Immigration: melalui situs resmi www.imigrasi.go.id
Customs: melalui situs www.beacukai.go.id
Health Quarantine: melalui email ke helpdesk@kemkes.go.id
Animal, Fish, and Plant Quarantine: melalui email ke
humas@karantinaindonesia.go.id

Dalam semangat HUT RI ke-80, di mana kemerdekaan dimaknai dengan kemandirian dan kesehatan bangsa, Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram mengemban peran ganda; tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan budaya kerja di internal BKK Mataram. Melalui kegiatan monitoring dan analisis data yang rutin, tim ini membentuk kebiasaan baru yang lebih baik, mencerminkan dedikasi untuk bangsa. Pengawasan yang dilakukan, seperti pemeriksaan sanitasi tempat pengelolaan pangan, air bersih, limbah, fasilitas umum, alat angkut dan vektor penyakit, secara langsung mendorong kesadaran dan tanggung jawab dari pengguna jasa.

Ketika hasil temuan, baik positif maupun negatif, disampaikan, hal ini memicu instansi terkait untuk menjadi lebih proaktif menjaga standar kesehatan. Rekomendasi yang diberikan bukan sekadar catatan, melainkan panduan yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Proses evaluasi dan rekonsiliasi data bulanan juga menanamkan disiplin dan rasa akuntabilitas setiap wilayah kerja. Ini mengubah pola pikir dari sekadar memenuhi kewajiban menjadi budaya yang berorientasi pada kualitas dan pencegahan.

Strategi Peningkatan Budaya Kerja
Untuk memperkuat perubahan budaya ini, Tim Kerja dapat menerapkan beberapa strategi:
1. Edukasi Berkelanjutan dengan menyelenggarakan lokakarya atau berbagi pengetahuan secara rutin tentang pentingnya sanitasi dan pengelolaan risiko kesehatan, tidak hanya untuk sanitarian dan entomolog tetapi juga staf non-teknis.
2. Memberikan penghargaan kepada wilayah kerja atau individu yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga sanitasi, untuk memotivasi unit lain.
3. Pemanfaatan Teknologi dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Ranbul atau platform digital lainnya untuk pelaporan yang lebih transparan dan real-time, sehingga semua pihak dapat memantau progres dan masalah dengan cepat.

Dengan demikian, Tim Kerja ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga secara bertahap menumbuhkan budaya kerja yang lebih peduli, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demi lingkungan yang sehat dan aman.

Created by , H.Khairul Yamin, SKM, M.Kes ( Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BKK Kelas I Mataram )

Kementerian Kesehatan terus melakukan transformasi budaya kerja dengan fokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam upaya mewujudkan layanan prima di sektor kesehatan. Transformasi ini mencakup peran Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan baik untuk mendukung program kesehatan prioritas.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN dituntut sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara untuk tidak hanya mahir dalam perencanaan dan penatausahaan anggaran, tetapi juga fleksibel terhadap perubahan. Transformasi budaya kerja di Kemenkes menekankan pada prinsip pelayanan berbasis hasil, integritas, dan transparansi. Ini sejalan dengan prinsip nilai uang, yang berarti bahwa setiap sen harus memiliki dampak nyata pada masyarakat.
Dalam kenyataannya, seorang Analis Pengelolaan Keuangan APBN harus memiliki kemampuan berikut:
1. Memperkuat Perencanaan Anggaran—Membuat anggaran yang selaras dengan kebutuhan program kesehatan, seperti fasilitas puskesmas yang lebih baik dan penanganan pandemi.
2. Meningkatkan Akuntabilitas—Laporan keuangan harus tepat waktu, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), dan tidak terpengaruh oleh hasil audit.
3. Inovasi Penganggaran—Mengoptimalkan teknologi digital untuk memantau dan mengurangi pemborosan secara real-time.
4. Kolaborasi Multisektor—Bekerja sama dengan unit kerja lain untuk memastikan bahwa dAPBN dialokasikan sesuai dengan tujuan, seperti program JKN atau program stunting.

Tidak hanya diperlukan perubahan sistem untuk mengubah budaya kerja ini, tetapi juga pergeseran perspektif dari “mengelola anggaran” menjadi “menciptakan dampak”. Oleh karena itu, Analis Pengelolaan Keuangan APBN tidak hanya menjadi administrator keuangan; mereka juga menjadi mitra strategis dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Kemenkes dapat mencapai tujuannya sebagai institusi yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada layanan prima dengan komitmen kuat dan kerja sama antarunit. Setiap langkah pengelolaan APBN akan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan bangsa.

Created by, Ni NYoman Astini, SE

Sebagai ASN Kementerian Kesehatan terutama Balai Kekarantinaan Kesehatan yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarat secara arti luas ataupun arti khusus dan spesifik, sebenarnya sudah di berikan rambu-rambu atau aturan dan SOP yang jelas dan tertulis. Pun semua hal tersebut sudah tertulis, tersosialisasi dan sampai diadakan workshop utk mewujudkan pelayanan prima. Tetapi kenapa pelayanan yang laksanakan belum bisa mendapatkan stempel atau cap atau branding prima? Karena semua hanya di atas kertas tapi bukan muncul dari hati personal sebagai individu maupun kelompok.

 

Banyak di antara ASN yang masih berpatokan pada asal bapak senang atau asal datang ke kantor tapi tidak menghasilkan sesuatu yang berguna baik bagi institusi atau untuk personal diri sendiri. Motivasi bekerja bukan sebagai pelayan publik melainkan lebih ke money oriented, jabatan oriented atau asal kerja saja daripada nganggur. Semua itu menjadikan tujuan pelayanan publik yang baik tidak akan pernah tercapai. Kembali lagi dari awal menjadi ASN sebaiknya prajabatan juga memberikan materi dan penanaman kesadaran sebagai pelayan publik. Baik pelayanan eksternal di luar institusi maupun di dalam institusi. Selama ini pelayanan masih berorientasi pelayanan eksternal saja.sementara kedalam onstitusi atau pelayanan internal jarang tersentuh atau mendapatkan perhatian yang baik. Oleh karena itu melalui tulisan yang sedikit ini, marilah kita mencoba mengurai beberapa permasalahan yang menjadi pelayanan prima tidak tercapai dalam suatu organisasi atau institusi.
1. Leadership yang tidak memiliki tujuan pelayanan publik apalagi pelayanan publik yang prima.
2. Peraturan, SOP dan standar yang tidak jelas untuk diikuti.
3. Monitoring evaluasi terhadap layanan yang tidak terukur dan tidak berkesinambungan
4. Peningkatan pengetahuan bagi pelayan publik atau pemberi layanan yang tidak pernah di tingkatkan atau di refreshment

Dari beberapa permasalahan yang muncul di atas, mari kita carikan formulasi untuk menjawabnya
1. Pemimpin membuat tujuan yang jelas bagaimana pelayanan publik di instansinya akan di arahkan. Apakah publik oriented atau nama baik institusi oriented.
2. Semua peraturan,SOP, standar pelayanan harus sudah dibuat dengan baik, terdokumentasi dan tersosialisasi. Sehingga semua orang yang ada memahami betul bagaimana isi dari aturan itu.
3. Monitoring dan evaluasi di jadwalkan, di laksanakan dan di berikan feedback yang tepat sesuai hasil evaluasi.
4. Perlu peningkatan pengetahuan secara berkala, kepada semua orang pelaksana layanan. Bukan hanya pemberi layanan eksternal juga pemberi layanan internal.

Kembali lagi pelayanan publik bukan hanya di nilai oleh penerima layanan. Tetapi kepuasan terhadap pelayanan akan disebarluaskan oleh penerima layanan jika menerima layanan yang baik memuaskan dan profesional. Sementara jika layanan tidak baik atau kurang maka di era digitalisasi dan kemudahan komunikasi ini akan mudah menjadi viral dan dipublikasin dengan cepat. Semoga tulisan ini akan menjadi rangkuman dari upaya kita mewujudkan pelayanan publik terbaik di BKK kelas I Mataram dan Kementerian Kesehatan secara luas.

Citra Laksmi Ekowati, Perawat Ahli Pertama, BKK Kelas I Mataram.

Transformasi internal Kemenkes hakikatnya adalah melakukan program perubahan budaya kerja. Perubahan budaya kerja dibangun berdasarkan visi core values ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan core values Kemenkes difokuskan pada tiga tema perubahan budaya kerja yaitu eksekusi efektif, cara kerja baru dan pelayanan unggul.

Ketiga tema perubahan kerja Kemenkes mencakup semua perilaku dalam core values BerAKHLAK. Perubahan budaya kerja ini diharapkan dapat membangun karakter ASN kemenkes yang professional dan memiliki orientasi untuk melayani dengan sepenuh hati. Pelaku utama dari perubahan budaya kerja adalah semua SDM dari berbagai level jabatan Begitu juga sebagai bagian dari Kemenkes, ASN BKK Kelas I Mataram dituntut untuk memiliki perilaku sesuai dengan core values BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di lapangan.

Pertanyaannya apakah kita sebagai ASN BKK Kelas I Mataram telah memberikan pelayanan dengan perilaku yang mencerminkan core values BerAKHLAK?. Upaya penanaman perilaku berakhlak kerap dilakukan secara internal di BKK Kelas I Mataram.. Pegawai diarahkan untuk melakukan perubahan budaya kerja melalui penerapan tema perubahan dan core values BerAKHLAK yang berlaku di Kemenkes. Pegawai dibiasakan untuk menjadi individu yang mau dan mampu beradaptasi dengan perkembangan keilmuan dan tekhnologi dengan memiliki perilaku pembelajar, mau melakukan pengembangan kompetensi guna mendukung pelayanan yang prima. Banyak hal telah dilakukan untuk peningkatan nilai-nilai dari ASN BKK Kelas I Mataram.

Nilai integritas ditanamkan melalui sosialisasi internal lewat media sosial, pemutaran video tentang nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Peningkatan kompetensi dengan melakukan sharing knowledge yang rutin dilakukan, penyampaian nilai nilai berakhlak setiap apel pagi, penyampaian sesenggak (adopsi kebudayaan lokal) yang berisi pesan-pesan moral dan spritual, dialog kinerja atau diskusi yang selalu terbuka bagi semua level jabatan. Selain itu kegiatan membangun jiwa kerjasama dan empati melalui kegiatan-kegiatan team work yang rutin dilaksanakan. Pelaksanaan tugas yang sesuai SOP, terdokumentasi dan dilaporkan secara tepat watu, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat termasuk survey layanan internal untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat pengguna. Semua dilakukan untuk tujuan memberikan pelayanan yang prima, adil dan merata bagi semua masyarakat pengguna jasa BKK Kelas I Mataram melaui peningkatan kompetensi dan perilaku yang baik.

Tetapi apakah hal ini cukup untuk membentuk perilaku yang berakhlak dan mewujudkan pelayanan prima. Semua hal yang dilakukan tidak akan berhasil jika dari diri pribadi ASN sendiri tidak mau berubah, tidak mau menerima hal baru yang mungkin dianggap tidak biasa dan merepotkan. Tapi inilah tuntutan sebagai seorang ASN, seorang pelayan masyarakat bukan sebaliknya orang yang minta dilayani. Tapi tidak ada kata terlambat dan salah bagi orang yang ingin berubah, banyak hal yang dapat dipelajari baik di lingkungan tempat kerja maupun diluar tempat kerja. Budaya kerja BerAKHLAK akan tercipta jika setiap pribadi pegawai mau mulai berubah, mau menerapkan nilai-nilai berakhlak yang disandingkan dengan nilai spritualitas sebagai individu yang beragama.

Saat ini masih banyak mendengar ASN yang dipecat karena kasus korupsi, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik , kasus-kasus viral tentang pelayanan kesehatan yang tidak baik dimasyarakat. Kenyataan ini menggambarkan mungkin masih ada yang salah dengan perilaku dan pelayanan kita sebagai ASN. Itu pentingnya implementasi Berakhlak menjadi budaya kerja. Transformasi budaya kerja dengan core values Berakhlak akan mempercepat terwujudnya layanan prima dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Created by. Sri Setyowiarsih, SKM ( Analis Kepegawaian  BKK  Kelas I Mataram )