Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Tahun 1911 : Wabah PES masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
Tahun 1923 : Wabah PES meluas masuk ke Pelabuhan Cirebon -> dilakukan karantna oleh dokter pelabuhan (Haven Arts). Karantina Pertama dilakukan di Pulau Onrust, Jakarta
Tahun 1949 : Pemerintah RI membentuk 5 Pelabuhan Karantina: Tg. Priok, Sabang, Surabaya, Semarang, dan Cilacap
Tahun 1961 : UU No. 1 tentang Karantina Laut, dan UU No. 2 tentang Karantina Udara. 18 Januari menjadi Hari Karantina Kesehatan Nasional
Tahun 1970 : SK Menkes No. 1025 tentang Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU)
Tahun 1978 : Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU) dilebur menjadi Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP)
Tahun 2018 : UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Tahun 2024 Bulan Januari : Permenkes No. 10 Tahun 2023 mengubah nomenklatur KKP menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)
Tahun 2024 Bulan Juli : Peresmian gedung baru BKK Kelas I Mataram oleh Wamenkes RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, KEMD, Ph.D tanggal 19 Juli 2024

Visi:
Masyarakat Sehat yang Mandiri dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Berkeadilan

Misi:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna merata,bermutu dan berkeadilan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

Melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan respons terhadap penyakit serta faktor risiko kesehatan; pelayanan kesehatan pada situasi khusus; pengelolaan data dan informasi; serta koordinasi lintas sektor di wilayah kerja.

Struktur Organisasi Balai Kekarantiaan Kesehatan Kelas I Mataram

Halaman reformasi birokrasi memuat zona integritas, penguatan akuntabilitas, tata laksana, manajemen perubahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.